RIAUCEMERLANG.com | Pekanbaru-Riau selain propinsi penghasil minyak juga penghasil para koruptor. Tak heran jika Riau masuk dalam 10 besar propinsi terkorup yang disampaikan KPK pada 21 April 2022 kemarin. Hal itu dibuktikan dengan telah ditangkapnya para pejabat di Riau, mulai dari Gubenur, Bupati hingga kepala Dinas, namun sampai saat ini belum menimbulkan efek jera malah korupsi semakin merajalela ditambah pula oknum penegak hukum yang seolah bermain mata dengan para koruptor tersebut.
Bahkan kasus korupsi yang sudah dilaporkan oleh beberapa lembaga dan masyarakat dengan mudahkan di SP3 kan, ada pula yang dibebaskan dan di peti eskan, sehingga mereka para koruptor tersenyum dan melambaikan tangan saat dilakukan pemeriksaan dan persidangan.
Namun hadirnya sosok Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang baru Dr. Supardi, SH, MH membawa angin segar untuk mengungkap laporan-laporan korupsi yang mandek di Kejati dan Kejari se Riau nantinya seperti yang disampaikan Boma Harmen Gubernur LSM LIRA Riau saat berdiskusi dengan perkumpulan wartawan media online Indonesia (PW MOI) Riau baru-baru ini.
"Kita ini sudah bosan di cap sebagai propinsi terkorup di Indonesia, Tiga Gubenur kita ditangkap karena korupsi belum lagi dengan para pejabat baik bupati dan kepala dinas juga sudah banyak yang di tangkap. Tapi perubahan belum juga dirasakan, tindak korupsi di Riau semakin banyak bahkan seakan-akan mereka semakin berani dan tidak ada malu sedikitpun' ucapa boma yang juga ketua PW MOI Riau
Lanjutnya dengan kehadiran Kejati yang baru semoga dapat membawa perubahan sehingga Riau tidak lagi menjadi propinsi terkorup di indonesia
"Kejati yang baru harus berani melawan korupsi, jangan tebang pilih. Tangkap semua penjabat yang terbukti korupsi, proses semua laporan korupsi yang sudah masuk saat ini, saya yakin kita akan terlepas dari sebutan propinsi terkorup di indonesia" ucapnya tegas.
Boma juga menyampaikan, Kejari baru memiliki tugas yang amat berat, ada 2 kasus korupsi terbesar yang harus diselesaikan dengan cepat yakni kasus hibah bantuan sosial di kabupaten Siak yang diduga melibatkan Gubenur Riau Syamsuar dan korupsi di Sekwan DPRD Pekanbaru yang melibatkan Plt Sekwan. Jika melihat laporan kedua dugaan korupsi itu merugikan negara ratusan miliar rupiah.
"Kita tunggu keberanian Kejati baru ini, apakah dia berani mengungkap korupsi bansos di Siak dan Korupsi di Sekwan DPRD Riau, ini nilai korupsi luar biasa diduga ratusan miliar dan melibatkan orang penting di Riau" ucapnya tinggi
Terakhir boma menyampaikan, untuk kepentingan Riau kedepan LSM LIRA Riau siap membeckup Kejati Riau untuk mengungkap kasus korupsi di Riau.
"Siap kita akan bantu bapak Kejati Riau untuk mengungkap kasus korupsi di Riau, tapi sebaliknya jika Kejati Riau melindungi koruptor maka LSM LIRA akan menjadi lawan untuk Kejati nantinya" pesannya
Di tempat terpisah ketua PW MOI Pekanbaru Aprianto menyampaikan harapan agar Kejati Riau yang baru menjadi senjata yang ampuh untuk menghilangkan korupsi di Riau.
"Kita siap bersinergi dengan Kejati Riau, kawan-kawan anggota PW MOI akan menjadi media partner kejaksaan untuk memberikan infomasi kepada masyarakat terkait kinerja kejaksaan, namun kami PW MOI juga akan menjadi corong jika kejaksaan tebang pilih dalam penyelesaian kasus korupsi" jelasnya
Aprianto juga mengaku siap memberikan informasi terkait korupsi kepada kejaksaan, sebagai bentuk kontrol sosial sehingga kejaksaan dengan mudah melakukan penyelidikan.
"Kami ini adalah kontrol sosial, orang yang pertama memberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga informasi tersebut juga dapat di gunakan kejaksaan sebagai salah satu alat bukti dalam melakukan penyelidikan" tutupnya.(RC)
Posting Komentar