RIAUCEMERLANG.com| Bangkinang,- Pj.Bupati Kampar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Drs.Yusri.M.Si mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023 bersama Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian.B.A. M.A.Ph.D.h melalui Zoom Meeting di Lantai II Kantor Bupati Kampar, selasa (13/2).
Turut hadir dalam Rakor tersebut diantaranya Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Kepala Badan Pusat Statistik beserta jajarannya, para Narasumber yang ahli di bidang perekonomian dan statistik, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota se-indonesia, OPD terkait di Pemerintah Kabupaten Kampar, Bulog Kab.Kampar Dolly Agustino.
Dalam hal ini Sekretaris Daerah Drs.Yusri.M.Si menyampaiakan inflasi Kabupaten Kampar di tahun 2023 ini inflasi tahunan terhitung dari januari 2022 s/d 2023 sebesar 6,95%, inflasi kalender sebesar 0,63%, inflasi bulanan 0,63%.
Dikatakan Sekda, sejumlah upaya telah dilakukan untuk mencegah tingginya angka inflasi di Kabupaten Kampar, hal itu mulai dari mencermati pergolakan harga di pasar hingga mengevaluasi hasil pertanian, meskipun begitu Pemerintah Kabupaten Kampar telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi inflasi.
Sekretaris Daerah juga menekankan kepada Kepala Dinas terkait dan Bulog agar dapat membuat terobosan baru yaitu mengenai penanaman padi gogo, penanaman cabe dan daging beku karena menjelang bulan puasa dan lebaran nanti peningkatan kebutuhan pokok diantaranya beras, cabe dan daging, semua sembako akan naik di bulan tersebut disitu Pemerintah Daerah memasang strategi agar mencegah Inflasi di Daerah di Kabupaten Kampar dan bekerja sama dengan Bulog
Pemerintah Kabupaten Kampar meminta bantun kepada TNI dan Polri agar membantu program penaman padi dan jagung di lahan-lahan tidur apalagi Kabupaten Kampar banyak mempunyai lahan untuk membuat program tersebut.
Dalam hal ini Menteri Dalam Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian.B.A. M.A.Ph.D.h menjelaskan kepada seluruh peserta rakor agar tidak pernah bosan dalam mengikuti rapat koordinasi tentang Pengendalian Inflasi Daerah. Karena memang tantangan ekonomi dan inflasi menjadi permasalahan-permasalahan global.
Kemendagri berharap kepada Pemerintah Daerah yang angka inflasinya tinggi untuk segera menekankan angka inflasi sehingga harga - harga barang bisa stabil di Daerah tersebut.
Kepala BPS RI Dr. Margo Yuwono S.Si., M.Si. menyampaikan terkait dengan perkembangan inflasi sepanjang Tahun 2022, diharapkan para peserta rakor dapat memahami sebab-sebab Inflasi dan bagaimana cara mengantisipasinya, yang kemudian akan menjadi catatan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Inflasi Tahun 2023.
Ada hal yang berpengaruh dalam inflasi daerah tahun 2022, antara terkait dengan pemulihan pasca pandemi Covid-19, yang menyebabkan gangguan supply dapat menyebabkan kenaikan harga komoditas, konflik Geopolitik yang menyebabkan terganggunya rangkaian pasokan terutama untuk pasokan pangan dan pasokan energi, ditambah juga dengan adanya inflasi dibeberapa Negara pengasil energi yang cukup tinggi, diberbagai Negara di dunia sudah melakukan pengetatan keuangan dengan meningkatkan tingkat suku bunga yang dapat memicu capital outflow dari berbagai Negara berkembang, melihat peristiwa penting secara global seperti perang antara Rusia-Ukraina dan pemulihan pasca pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan kenaikan harga pada energi dan makanan, juga beberapa komoditas metal dan mineral.
Kebijakan pengendalian Inflasi di Daerah oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan dengan cara kerjasama atau berkaloborasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak lupa untuk melaksanakan evaluasi setiap hari senin untuk melihat perkembangan target pengendalian inflasi di seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota. (Rls/Prot-dokpim)
Posting Komentar