RIAUCEMERLANG.Com | Bangkinang – Wakil Bupati, Misharti didampingi Sekda Kampar Hambali memimpin langsung rapat koordinasi terkait pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Teratak Buluh yang digelar Ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar, Rabu (9/7). Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten I Setda Kampar, Tengku Said, Asisten III Setda Kampar Azwan, Kepala BPN Kampar, Andi Darmawan Lubis, perwakilan dari Dinas PUPR Kampar, camat, kepala desa, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Pembangunan Jembatan Teratak Buluh menjadi salah satu proyek strategis daerah yang ditargetkan akan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Kampar, khususnya antara Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Tambang. Namun, proses pembangunan saat ini masih menghadapi kendala dalam hal pembebasan lahan milik masyarakat yang terdampak trase pembangunan.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Misharti menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dan solutif kepada masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk mengedepankan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Pemerintah hadir untuk membangun, tapi pembangunan ini tidak boleh menyusahkan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita duduk bersama dan carikan jalan tengah agar pembangunan jembatan ini bisa berjalan sesuai rencana tanpa merugikan masyarakat,” ujar Misharti.
Wabup juga meminta Dinas PUPR dan BPN segera melakukan verifikasi ulang terhadap data kepemilikan lahan yang terdampak, serta memastikan proses ganti rugi dilakukan secara transparan dan adil.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah perwakilan warga menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka, mulai dari nilai ganti rugi hingga status legalitas lahan. Mishari pun memastikan bahwa pemerintah daerah akan melibatkan semua pihak terkait dalam proses penilaian dan penyelesaian (Prot-dokpim)
Posting Komentar